Babak Baru UU Cipta Kerja

Jakarta – KPK telah memeriksa Ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021, Rizki Bintani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengaturan cukai rokok dan minuman alkohol (minol) di Kawasan Bintan. KPK mencari tahu tentang aliran dana yang diterima Bupati Bintan Apri Sujadi (AS).
Selain Rizki, KPK juga memeriksa saksi swasta, bernama Norman. Kedua saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat kemarin (26/11).

“Kedua saksi hadir dan tim penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS dan pihak terkaitnya baik sebelum diberikannya izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya izin dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (27/11).


KPK Telusuri Keuntungan Perusahaan di Kasus Korupsi Cukai Bintan
Selain itu KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Apri Sujadi pada Kamis (25/11). Apri Sujadi dikonfirmasi soal barang bukti berupa dokumen terkait perizinan kuota rokok maupun minol yang diduga telah diatur.

“Dikonfirmasi antara lain terkait barang bukti berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur siapa saja yang akan di mendapatkan izin kuota dimaksud,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol (minol) di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, Mohd Saleh H Umar, sebagai tersangka.

“Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8).

Akibat perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admin@kantihutomo.com

× How can I help you?